Pengadilan Agama Makassar

.

Berita Flash

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana  diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk   melaksanakan   tugas  pokok   tersebut,   Pengadilan   Agama  mempunyai   fungsi sebagai berikut :

  • Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
  • Memberikan   pelayanan   di   bidang   administrasi   perkara   banding,   kasasi   dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  • Memberikan  pelayanan  administrasi  umum  kepada  semua  unsur  di  lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
  • Memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat  tentang  hukum  Islam  pada instansi  pemerintah  di  daerah  hukumnya,  apabila  diminta  sebagaimana   diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  • Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan   di  luar  sengketa   antara   orang-orang   yang   beragama   Islam   yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang  Nomor    Tahun  1989  jo. Undang-Undang  Nomor  50 Tahun  2009 tentang  perubahan   kedua  atas  Undang-Undang   Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama;
  • Waarmerking     akta     keahliwarisan     di     bawah     tangan     untuk     pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
  • Melaksanakan  tugas penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah sesuai dengan pasal 49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  yang  telah  diperbaharui  yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
  • Menyelenggarakan  pelayanan  hukum  lainnya  seperti  Posbakum,  Sidang  Keliling, Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo).