Pengadilan Agama Makassar

.

Berita Flash

Visi dan Misi

Visi dan Misi 
Pengadilan Agama Makassar

Visi 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.   
   
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1.    Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2.    Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3.    Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4.    Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Misi


Pertama
“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman."

Kedua 
“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."

Ketiga
“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

Keempat
“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain."