Pengadilan Agama Makassar

.

Berita Flash
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya, Makassar
TELP. 0411 479 4556/ Fax.0411 4794557,
E-Mail: pamakassar@yahoo.co.id

Transparansi Peradilan

Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara

Untitled Document

PROSEDUR PENGAJUAN
Dispensasi Nikah
SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH :

  • Surat penolakan dari KUA
  • Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah dari KUA
  • Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon (Suami & Istri) yang dimateraikan Rp 6.000,-
  • Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar dan menunjukkan yang asli
  • Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (Bagi yang hamil)
  • Surat keteranga status dari Kelurahan / Desa
  • Membayar biaya panjar perkara

SYARAT PENGAJUAN CERAI GUGAT/CERAI TALAK

  • Asli kutipan akta nikah / duplikat akta nikah
  • Foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah, 1 lembar dan dimateraikan Rp 6.000,- distempel dan tanda tangan (NAZEGELEN) Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP, Pemohon 1 lembar folio (tidak boleh dipotong) dan dimateraikan Rp 6.000,- distempel dan tanda tangan (NAZEGELEN) Kantor Pos Besar
  • Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN)
  • Untuk suami / istri yang tidak jelas alamatnya harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa suami / istri telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan ........ tahun ........ sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas
  • Membayar panjar biaya perkara sebesar  Rp
  • Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP Pemohon 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP Istri 1 Pemohon 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP calon istri 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta cerai apabila calon istri berstatus janda cerai 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Surat keterangan dari Kelurahan yang menerangkan status calon istri kedua (Misalkan janda mati, janda cerai atau masih perawan)
  • Foto copy akta kelahiran calon istri 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Membuat data / daftar harta gono gini / harta bersama yang diperoleh dengan istri 1 (Misalkan : Mobil dengan STNK No : .... , Tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat No : .... , Motor dengan STNK No : .... Dll)
  • Mengisi blanko - blanko yang telah disediakan oelh Pengadilan Agama Kota Madiun (Keterangan penghasilan, surat pernyataan, pernyataan berlaku adil)
  • Membayar biaya panjar perkara

SYARAT PERMOHONAN PERWALIAN

  • Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta nikah / akta cerai apabila sudah bercerai yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy 1 lembar akte kelahiran anak - anak yang belum dewasa yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy sertifikat tanah / surat lain yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar (apabila untuk menjual / membeli)
  • Membayar biaya panjar perkara

Penetapan Ahli Waris
SYARAT PENETAPAN WARIS

  • Foto copy KTP Pemohon dan semua ahli waris 1 sebanyak 1 lembar folio (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta nikah pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy Kartu Keluarga Pewaris 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta kelahiran semua anak dari pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy surat kematian (Suami / Istri) sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy surat kematian orang tua pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ahli waris (misalnya : suami, istri, anak) dari almarhum ............. guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Madiun
  • Foto copy surat keterangan ahli waris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar

Permohonan Wali Adhol
SYARAT PERMOHONAN WALI ADHOL

  • Surat penolakan dari KUA
  • Surat keterangan adanya halangan / kurang persyaratan dari KUA
  • Foto copy KTP Pemohon (calon suami dan istri) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy kartu keluarga Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy buku nikah orang tua Pemohonan yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akte cerai (bila orang tua telah bercerai) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta kelahiran yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar (Asli harus ada)
  • Membayar panjar biaya perkara

Pengajuan Pengangkatan Anak
SYARAT PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

  • Foto copy surat nikah Pemohon (suami + istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP Pemohon dan orang tua anak yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua anak yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari Bidan, yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
  • Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian
  • Surat keterangan kesehatan dari Dokter
  • Surat keterangan penghasilan disahkan oleh Kelurahan
  • Surat rekomendasi dari Dinas Sosial
  • Membayar panajar biaya perkara

Permohonan Isbat Nikah
SYARAT PERMOHONAN ISBAT NIKAH

  • Foto copy KTP Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP semua anak - anak Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy surat keterangan dari KUA tempat menikah yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP suami dan istri yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal)yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Membayar panjar biaya perkara

Pengajuan Harta Bersama
SYARAT PENGAJUAN HARTA BERSAMA

  • Foto copy akta cerai 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy KTP yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Foto copy semua tanda bukti harta yang dimiliki bersama yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
  • Membayar panjar biaya perkara

Prosedur Pengajuan Banding
PROSEDUR PERKARA BANDING:

  • Pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.
  • Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama yang memutus perkara.
  • Pemohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir pihak.
  • Pemohon banding membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
  • Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.
  • Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
  • Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (insage) di kantor Pengadilan(Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
  • Selanjutnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding, Pengadilan Agama mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama oleh.
  • Apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
  • Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
  • Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka :
  • Untuk perkara cerai talak :
    • Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak.
    • Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
  • Untuk perkara cerai gugat :
  • Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA BANDING

  • Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register oleh Pengadilan Tinggi Agama.
  • Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
  • Panitera Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis.
  • Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.
  • Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.
  • Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Prosedur Kasasi
PROSEDUR PERKARA KASASI:

  • Permohonan kasasi didaftarkan kepada Petugas Meja I Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.
  • Permohonan kasasi diajukan secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syari’ah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009).
  • Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009).
  • Panitera/Jurusia Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
  • Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009).
  • Panitera/Jurusita Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009).
  • Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban (kontra memori kasasi) terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009).
  • Panitera pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) mengirimkan berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak sejak permohonan kasasi diajukan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).
  • Setelah perjara kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
  • Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :
  • Untuk perkara cerai talak :
  • Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak.
  • Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
  • Untuk perkara cerai gugat, Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Prosedur PK (Peninjauan Kembali)

  • Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
  • Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009)
  • Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).
  • Panitera/Jurusita pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
  • Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK
  • Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK (Bundel A dan Bundel B) ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima jawaban terhadap memori PK tersebut.
  • Apabila perkara telah diputus, Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
  • Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  • Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :
    • Untuk perkara cerai talak :
      • Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak.
      • Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
    • Untuk perkara cerai gugat
      • Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Prosedur Legalisasi Akta Cerai
Pertama:
Pihak yang berpekara datang sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan menunjukan surat kuasa yang ditandatangi oleh Pihak yang berpekara.
Kedua:
Pemohon menunjukan dan menyerahkan Akta cerai yang asli beserta foto kopi yang akan dilegalisasi secukupnya kepada petugas meja III, dan jika ternyata Akta cerai tersebut hilang maka harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Ketiga:
Petugas Meja III meneliti dan mengecek keabsahan blangko Akta cerai, nomor seri, kode, tahun pembuatan dan substansi dari akta cerai tersebut, dan jika setelah diperiksa ternyata benar dan sesuai dengan aslinya maka petugas Meja III meneruskan kepada Panitera untuk melegalisasi.
Keempat:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2008 tertanggal 23 Juli 2008, setiap legalisasi akta cerai tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per satu legalisir untuk disetor ke kas negara (PNBP).

PERSYARATAN BERPERKARA


1.

Syarat Berperkara Secara Prodeo (Khusus)

>> 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Lurah yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya berperkara, atau

>> 

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

>> 

Melengkapi Persyaratan lainnya sesuai dengan perkara yang akan diajukan. (dapat dilihat dibawah ini)

2.

Syarat Mengajukan Permohonan / Gugatan Perceraian

>> 

Buku Nikah asli/Duplikat asli

>> 

Photocopy Buku Nikah pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos

>> 

Photocopy KTP pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos

>> 

Surat gugatan / permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

>> 

Surat Izin Atasan (hanya bagi PNS).

3.

Syarat Mengajukan Dispensasi Nikah

>> 

Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

>> 

Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang

4.

Syarat Mengajukan Izin Poligami

>> 

Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000).

>> 

Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000).

>> 

Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.

>> 

Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.

>> 

Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

5.

Syarat Mengajukan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)

>> 

Photocopy KTP .

>> 

Photocopy Kartu Keluarga .

>> 

Photocopy Surat Kematian.

>> 

Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

>> 

Surat Permohonan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

>> 

Surat keterangan asli dan fotocopy dari desa setempat tentang pernikahan yang mengajukan

>> 

Surat keterangan dari KUA setempat tentang data pernikahan yang mengajukan

>> 

Surat keterangan dari desa setempat tentang anak-anak yang mengasuh

6.

Syarat Mengajukan Pembatalan Nikah

>> 

Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II

>> 

Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)

>> 

Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

7.

Syarat Mengajukan Perwalian Anak

>> 

Photocopy Buku Nikah orang tua.

>> 

Photocopy Surat Kematian.

>> 

Photocopy Kartu Keluarga.

>> 

Photocopy Akte Kelahiran.

>> 

Photocopy SK (untuk PNS).

>> 

Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

>> 

Surat Permohonan Perwalian Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

>> 

Fotocopy surat-surat berharga

8

Syarat Mengajukan Permohonan Adopsi Anak (Pengangkatan Anak)

>> 

Photocopy Buku Nikah yang bersangkutan.

>> 

Photocopy Buku Nikah orang tua anak.

>> 

Photocopy Kartu Keluarga.

>> 

Photocopy Akte Kelahiran.

>> 

Photocopy KTP.

>> 

Syarat no. 1-4 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

>> 

Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya.

>> 

Surat Permohonan Adopsi Anaka yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

>> 

Surat permohonan mengangkat anak dari yang bersangkutan kepada orang tua anak.

>> 

Fotocopy SKCK yang bersangkutan

>> 

Fotocopy surat kesehatan.

>> 

Fotocopy penghasilan.

>> 

Surat dari dinas sosial

9.

Syarat Mengajukan Permohonan Wali Adhol

>> 

Surat penolakan dari KUA.

>> 

Photocopy KTP dari para pihak.

>> 

Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

>> 

Fotocopy KK yang bersangkutan

>> 

Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran yang bersangkutan.

>> 

Fotocopy Akta Cerai bagi yang sudah janda.

10.

Syarat Mengajukan Permohonan Ahli Waris

>> 

Surat Permohonan dari ahli waris atau kuasanya.

>> 

Surat Kuasa dari para ahli waris kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya (bila tidak maju bersama-sama).

>> 

Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui lurah dan Camat.

>> 

Surat Keterangan Kematian dari Lurah

>> 

Photocopy KTP ahli waris.

>> 

Photocopy Kartu Keluarga.

>> 

Photocopy Surat Nikah.

>> 

Syarat no. 3-7 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

11.

Syarat Mengajukan Gugatan Harta Bersama

>> 

Foto copy KTP Penggugat

>> 

Foto copy Akta Cerai (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 6000, cap pos).

>> 

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang.

12.

Syarat MengajukanKuasa Insidentil

>> 

Foto copy KTP kedua belah pihak.

>> 

Materai Rp. 6000,-

>> 

Surat keterangan dari kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak.

>> 

Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa).

13.

Syarat MengajukanDuplikat Akta Cerai

>> 

Foto copy KTP Pemohon

>> 

Foto copy akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak).

>> 

Surat keterangan dari kelurahan setemapat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan saat ini belum perah menikah lagi"

>> 

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian.

Selanjutnya...

1

Membawa persyaratan yang telah dilengkapi dan meminta kwitansi pembayaran di petugas  Meja 1.

2

Membayar uang panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Karawang terdekat.

3

Menunjukkan kwitansi dari Bank ke Kasir

4

Mendaftarkan berkas Gugatan / Permohonan Perceraian / Perkara Lainnya ke Meja Pendaftaran

 

Biaya Prodeo

Untitled Document

Biaya Prodeo

1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

     a. Materai

     b. Biaya Pemanggilan para Pihak

     c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

     d. Biaya Sita Jaminan

     e. Biaya Pemeriksaan Setempat

     f. Biaya Saksi/Ahli

     g. Biaya Eksekusi

     h. Alat Tulis Kantor (ATK)

     i. Penggandaaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara

     j. Penggandaan salinan putusan

     k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu

     l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi

     m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

4. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya

5. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama


 

Prosedur Prodeo

 

Prosedur Prodeo

Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor

0508.a/DJA/HK.00/III/2014

Tentang :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan.

KLIK DISINI


 

 
Untitled Document

NIP

NAMA

JABATAN

UNIT KERJA

TANGGAL LAHIR

GOLONGAN

195809171985031002

DRS. H. YASIN IRFAN M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1958-09-17

IV/d

195512311982031056

DRS.  MUH. SANUSI RABANG S.H., M.H

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1955-12-31

IV/d

195412311982032018

DRA. HJ. MAJIDAH MH.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1954-12-31

IV/d

195902151987031003

DRS.H DAMSIR S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA

Pengadilan Agama Makassar

1959-02-15

IV/d

195412311982031061

DRS. H. ABD. RAZAK

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1954-12-31

IV/d

195512311982032019

DRA. H. NADIRAH BASIR S.H.,M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1955-12-31

IV/d

195608291984032001

DRA. HJ. HADIDJAH M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1956-08-29

IV/d

195711291982031004

DRS. H M. ALWI THAHA S.H., M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1957-11-29

IV/d

195909091986031006

DRS. MUH. ARIEF MUSI S.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1959-09-09

IV/d

195609181986031003

DRS  H MUHTAR SH MH

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1956-09-18

IV/d

195711101983031003

DRS M. IDRIS ABDIR S.H.,M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1957-11-10

IV/d

195607271985032002

DRA. HJ. ROSNIATI, M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1956-07-27

IV/d

195412311982031062

DRS. M. RIDWAN PALLA S.H,, M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1954-12-31

IV/d

195412311992031015

DRS. H. A. MAJID JALALUDDIN M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1954-12-31

IV/c

195605151984031005

DRS.H. MUHYIDDIN RAUF S.H.,M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1956-05-15

IV/c

196005131989031002

DRS. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1960-05-13

IV/c

196708031993031007

DRS. SAIFUDDIN M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1967-08-03

IV/c

195908231988032001

DRA. HJ. MARDIANAH  R S.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1959-08-23

IV/c

196412311992031018

DRS. ALIMUDDIN M

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1964-12-31

IV/c

196012311991032009

DRA. BANNASARI M.H

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1960-12-31

IV/c

196303171991031003

DRS. SYAHIDAL

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1963-03-17

IV/c

196404021992031001

DRS. H. HASANUDDIN M.H

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1964-04-02

IV/c

196406241990032002

HJ. NURAENI. S. S.H.,M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1964-06-24

IV/c

196411291992031004

DRS. H. MUH. ANWAR SALEH S.H., M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1964-11-29

IV/c

195809121992031002

DRS. MUHAMMAD YUNUS

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1958-09-12

IV/c

196112311992032008

DRA. NURHANIAH M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1961-12-31

IV/c

196212311994031033

DRS. H. MUH. AMIR S.H

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1962-12-31

IV/c

195907151994031003

H. ABDUL HANAN S.H., M.H.

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1959-07-15

IV/c

196508171994031006

DRS. MUHAMMAD THAMRIN A. M.H

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1965-08-17

IV/b

195912311994032008

DRA. KARTINI

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1959-12-31

IV/b

196011181994031004

DRS. RAHMAT

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Makassar

1960-11-18

IV/b

196210161990031004

HARTANTO S.H.

Panitera Tingkat Pertama Klas IA

Panitera

1962-10-16

IV/b

196112311987032017

DRA. HJ. PATMAWATI M.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1961-12-31

IV/a

196306201997032001

HJ. SALWA S.H., M.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1963-06-20

IV/a

197004131992031001

SHAFAR ARFAH S.H., M.H.

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA

Panitera Muda Hukum

1970-04-13

IV/a

196212311987032025

DRA. HJ. RIFQAH SULAIMAN

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1962-12-31

IV/a

196410101993032002

HJ. HARTINAH SH

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA

Panitera Muda Gugatan

1964-10-10

IV/a

196412311994022002

DRA. HJ. JAWARIAH

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1964-12-31

IV/a

196712101999032003

MUNIROH NAHDI S.H.

Sekretaris Tingkat Pertama Klas IA

Sekretaris

1967-12-10

IV/a

195912311991031027

DRS. H. ABD. RASYID  P

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1959-12-31

III/d

196308171990032004

DRA. HANISANG

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1963-08-17

III/d

196011281987032001

DRA. HJ. ST.HAFIAH

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1960-11-28

III/d

196701111993032003

DRA. H. FITRIANI

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA

Panitera Muda Permohonan

1967-01-11

III/d

196212181983032010

HJ. NUR AISYAH S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1962-12-18

III/d

196608071994012001

DRA. HASNA MOHAMMAD TANG

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1966-08-07

III/d

196206101993032002

HJ. AMINAH AMIR DAUS SH

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1962-06-10

III/d

196410161993032002

DRA. SUKMAWATI

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1964-10-16

III/d

197012211994031005

SALAHUDDIN SALEH S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1970-12-21

III/d

196207141993031003

DRS. HAERUDDIN

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1962-07-14

III/d

195812221983032002

HJ. PETRANIANI S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1958-12-22

III/d

196209181994022001

HJ. HASNIAH S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1962-09-18

III/d

196112311983032016

HJ. NURHAYATI S.HI.

Juru Sita

Panitera

1961-12-31

III/d

197302182000122001

HARIYATI S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1973-02-18

III/d

197806112001122006

SYAHRUNI S.H., M.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1978-06-11

III/d

197510222006041003

RAHMAT RIYADI JUFRI S.T.

Kepala Sub Bagian

Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

1975-10-22

III/d

195812311981032018

THAHIRAH S.H.

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1958-10-18

III/c

197804252002121004

DEDY WAHYUDI S.H

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1978-04-25

III/c

197610262009041003

YULHAIDIR S.KOM

Kepala Sub Bagian

Sub Bagian Umum Dan Keuangan

1976-10-26

III/c

197805152006041005

MUHAMMAD IRSAL S.T.

Kepala Sub Bagian

Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

1978-05-15

III/c

195910311983031005

H. ANDI MUHAMMAD YAHYA CHALID

Panitera Pengganti Tingkat Pertama

Panitera

1959-10-31

III/b

198101062009122002

NUR ULIYA ARIF S.H., M.H.

Juru Sita Pengganti

Panitera

1981-01-06

III/b

198706082009121005

MUHAMMAD ILHAM JAYA S.KOM.

Juru Sita Pengganti

Panitera

1987-06-08

III/b

199002282014032001

HUSNUL KHATIMAH DANIAL, S.H.I

Calon Panitera Pengganti

Sub Bagian Umum dan Keuangan

1990-02-28

III/a

197807072014081001

MUHAMMAD TASFIR THAMRIN S.AG

Juru Sita Pengganti

Panitera

1978-07-07

III/a

197004011998021002

APOLLO

Juru Sita

Panitera

1970-04-01

III/a

196412312006042011

HJ. HASNAINI S.H.

Juru Sita

Panitera

1964-12-31

III/a

197605182003121001

MUSLIMIN S.H.

Juru Sita

Panitera

1976-05-18

III/a

198012052009122002

HAERIAH S.H.

Juru Sita Pengganti

Panitera

1980-12-05

III/a

199005172009121001

MUNAWIR MUSTAFA S.H.

Juru Sita

Panitera

1990-05-17

III/a

198307222014082001

ARDHAYANI ARJA S.HI.

Staf

Pengadilan Agama Makassar

1983-07-22

III/a

197803272009042005

RIMA ARISANTY

Juru Sita Pengganti

Panitera

1978-03-27

III/a

198503162009041002

SATRIAWAN PRATAMA

Juru Sita Pengganti

Panitera

1985-03-16

II/c

           
           
   
  • «
  •  Mulai 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  Next 
  •  End 
  • »