A. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM/ADMINISTRASI

• Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
• KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
• Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
• SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
• Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
• SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
• UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan
• PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/Daerah
• PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
• PMK No. 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab  Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
• PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
• PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
• PMK Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN
• PMK Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lain-lain
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

• Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
• Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
• Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
• PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

  C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

• KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
• SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
• SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
• SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

• Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
• Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

E. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
• Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208_PMK.02_2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024
• Surat SekMA Nomor 1059/SEK/OT.01.1/5/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2022

F. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

• UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
• Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011  Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• SK. Dirjen. Badilag. No.003.a-2015 ttg Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

G. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

• Peraturan Pemerintah Nomor:  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39) tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 177 /Pmk.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian.Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
• Surat Dirjen Badilag Nomor 2256-DjA-HM.00-7-2021 Pengiriman data Laporan Bulanan dan Triwulanan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker